KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah “STUDY MASYARAKAT INDONESIA” ini tepat pada waktunya. Tidak lupa penulis sampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dra Sri Murtini M.pd selaku dosen mata kuliah Study masyarakat Indonesia yang telah membimbing penulis sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik,dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna, untuk itu penulis minta kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan
BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian kemandirian bangsa
2. Pengertian pranata budaya entrepreneur
3. Kondisi msyarakat Indonesia saat ini
4. Usaha pemerintah untuk mengontrol kemandirian bangsa Indonesia
BAB III PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bangsa Indonesia pada saat ini masih terpuruk. Indonesia masih bergulat dari kesengsaraan hidup, kemiskinan, kebutuhan dan ketidakadilan.jerit tangis kepedihan rakyat kerap masih menyeruak dan membahana mewarnai dinamika kehidupan. Ketika angka kemiskinan semakain menggurita ada sebagian masyarakat bergaya hidup materiakisme yang di dapat dengan cara instan yang banyak dipertontonkan oleh ellit bangsa kita.
Memang saat ini masyarakat Indonesia di tinpa budaya instan (instant culture). Mobilitas vertikal banyak di dapatkan dengan cara menghalalkan berbagai cara. Di tengah keterpurukan bangsa dan di atas derita kepedihan rakyat terhadap hantaman jeritan kemiskinan, justru budaya instan menjadi mainstream elite bangsa. Disparitas yang tajam antar elite bangsa dan elite pemilik modal di satu sisi dengan kemiskinan dan keterpurukan bangsa. Di sisi lain, justru di picu oleh mobilitas vertical yang di sokong dengan budaya instan dan aksesibilitasi. Kemiskinan tidak disebabkan oleh ketiadaan materi tapi justru di picu oleh aksesibilitas.
Masyarkat yang tidak memiliki akses justru semakin terpuruk, kemiskinan hanya bisa di di minimalisir dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat.Dalam konteks ini budaya kemandirian atau kewirausahaan harus senantiasa terinternalisasi bagi setiap individu. Sebab kewirausahaan bararti kemandirian.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat kami susun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan kemandirian bangsa?
2. Apa yang dimaksud dengan pranata budaya entrepreneur?
3. Bagaimana kondisi msyarakat Indonesia saat ini?
4. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengontrol kemandirian bangsa Indonesia?
C. Tujuan
Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penyusunan makalah ini antar lain:
1. Dapat mengetahui maksud dari pada kemandirian bangsa
2. Dapat mengetahui maksud dari pranata budaya interpreneur
3. Dapat mengetahui kondisi masyarakat Indonesia
4. Dapat mengetahui apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengontrol kemandirian bangsa Indonesia?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kemandirian Bangsa
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Di tahun 1960an, cita-cita kemandirian itu diterjemahkan dalam politik berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari, yang lebih mencerminkan sikap defensif menghadapi dunia luar daripada suatu konsep yang proaktif.
Kemandirian dengan demikian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan interdep(endency) yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian itu timbul oleh karena adanya kondisi saling ketergantungan. Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.
Suatu bangsa dikatakan semakin mandiri apabila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupannya yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, makin tinggi tingkat kesehatannya dan makin tinggi tingkat pendapatan penduduk, serta makin merata pendistribusiannya. Sering kali ada penekanan pada peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak laju pertumbuhan, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja; berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan jangka panjang.
Namun, meskipun kemajuan dan kemandirian mencerminkan perkembangan ekonomi suatu bangsa, ia tidak semata-mata konsep ekonomi. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam dan sosial.
B. Pranata Budaya Interpreneur
Dalam konteks ini budaya kemandirian atau kewirausahaan harus teriteranalisasi bagi setiap individu, sehingga yang dimaksud pranata budaya Interpreneur dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan berdasa kemampuan sendiri dengan menggunakan sumber daya dan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektifitas.
C. Kondisi Masyarakat Indonesia
Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat, meliputi tingkat pendidikan,kemiskinan, pengangguran, kualitas kehidupan dan masalah-masalah lainnya. Ditingkat makro maupun tingkat mikro memerlukan rehabilitasi atau perbaikan yang cukup lama sehingga berpengaruh dalam kondisi keseluruhan bangsa dan Negara serta perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat diperlukan di era globalisasi.
Kesejahteraan suatu bangsa merupakan proses pembangunan suatu pyramid. Penataan masyarakat merupakan titik awal bagi pembangunan kesejahteraan dengan mengetengahkan tegaknya hukum dan hal ini akan tergantung terhadap bangsa itu sendiri untuk memperjuangkan, yang kemudian dapat dilakukan penanggulangan sector ekonomi dengan mobilisasi sumber daya secarah terorganisai, mobilitasi tenaga kerja dengan modal secara penuh, peningkatan knowledge dan pendidikan kewirausahaan.
Kehidupan manusia sekarang sedang mengalami perubahan. Perubahan yang sedang mempengaruhi tidak terbatas pada suatu wilayah saja di Indonesia, tetapi menjangkau hamper semua tempat. Kehidupan berkembang dibawah pengaruh ilmu, teknologi, dan pemikiran rasional, sehingga dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan akan menjadi stabil dan tertib serta terkendali.
Kehidupan di era globalisasi makin memperkuat industriasasi, komunikasi, informasi, dan modernisasi yang mengarah pada modernisasi dan meluasnya pos moderisme yang dapat memperluas sekularisasi, sekulrisme,materialism, hedonisme, dan bahkan etatisme yang sistematik dalam kehidupan umat manusia perubahan sosial budaya yang menyertai mobilitas sosial diseluruh strutur kehidupan masyarakat Indonesia yang terkait pula dengan interaksi kebudayaan luar yang makin ekspansif, telah melahirkan pergeseran-pergseran orientasi nilai dan norma serta system hidup masyarakat dan secara luas. Hal ini ikut melahirkan penyakit-penyakit sosial seperti kriminalitas, ornografi, penyalahgunaan minuman keras, narkotika dan obat-obatan berbahaya serta kerusakan akhlak.
Masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagaimana ditunjukkan oleh human development indeks, Indonesia berada pada posisi 165 dalam standart UNDP tahun 1999. Memerlukan percepatan pembangunma sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan pemikiran-pemikiran dan konsep pengembangan ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan keislaman seperti mengenai etos kerja, etos kewirausahaan, etika bisnis, etika manajemen masalah monopoli-monopoli-kartel, keuangan dan permodalan, teori ekinomi selam serta etika profesi.
Pembangunan program pemberdayaan ekonomi rakyat sementara berhubungan dengan kemitraan yang kondusif antara industri di satu pihak dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan belum dpat dikatakan mapan.Sehingga link and match antar hasil kegiatan litbang dan kebutuhan industry masih merupakan dambaan yang harus diwujudkan. Pendidikan yang kondusif bagi penciptanya penguasaan iptek yang efektif bagi industri memerlukan suatu perencanaan yang jauh kedepan dan bermuatan program yang terarah dalam menyiapkan anak didik yang mampu menyerap dan menguasai iptek. Realita masyarakat kita yang kaya akan minyak telah menjadi Importir netto minyak untuk kebutuhan bangsa kita. Negara yang terkenal dengan "Negara Agraris" ini masih mengimpor beribu-ribu ton beras dari negara tetangga. Negara yang dikaruniai dengan hutan sedemikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul, masih ada saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.
4. Kontrol Pemerintah dalam Menciptakan Kemandirian Bangsa
Yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencari keterbatasan yang ada pada masyarakat terutama dalam hal technical skill yang berbasis high technologi. Adanya pembangunan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk membantu dalam mengatasi permodalan bagi masyarakat yang memiliki skill sehingga secara tidak langsung akan menciptakan kemandirian bangsa. Yang dapat dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal pada masyrakat yang kekurangan modal dalam pelaksanaan usaha kemandirian. Menggali berbagai potensi yang ada pada mayarakat dengan cara mengadakan berbagai kompetensi dan pelatihan yang disertai dengan inovasi-inovasi yang mengacu pada globalisasi.
Pemerintah melakukan kontrol pada masyarakat yang sedang melakukan usaha kemandirian yang apabila ditemukan penyimpangan maka pemerintah akan meluruskan dan memberi masukan tentang hal yang harus dilakukan. Penataan masyarakat juga perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat dan tingkat pendidikan juga mengalami peningkatan dengan output berupa skill yang dapat membuat masyarakat atau masing-masing individu mandiri
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Interpreneur dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan berdasa kemampuan sendiri dengan menggunakan sumber daya dan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektifitas. . Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat, meliputi tingkat pendidikan,kemiskinan, pengangguran, kualitas kehidupan dan masalah-masalah lainnya. Pembangunan program pemberdayaan ekonomi rakyat sementara berhubungan dengan kemitraan yang kondusif antara industri di satu pihak dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Pemerintah perlu melakukan kontrol pada masyarakat yang sedang melakukan usaha kemandirian
B. SARAN
Berdasarkan uraian diatas maka kemandirian bangsa diatas pranata budaya enterpraneur harus dilakukan dengan mencari skill yang ada pada masyarakat yang kemudian mencari cara untuk mengaplikasikan skill tersebut jiak perlu pemerintah melakukan program pelatihan dan pengembangan yang tentunya kalau bisa disertai modal yang tinggi. Sehingga kemandirian bangsa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tentunay harus ada kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.
DAFTAR PUSAKA
Harjosahputro, suhadi dkk. 2005. Studi Masyarakat Indonesia, Surabaya : UNESA Pers.
Mukhaer,P dan M. Faisal B. 2005. Membangun Bangsa Membnagun Kewirausahaan, Equilibrium Vol.2 No. 2 Januari – April.
Http//www. Kemandirian Bangsa dan Enterpraneur.com